Makassar,– Dalam sepekan terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghadapi tantangan baru setelah ditinggalkannya dua pejabat birokrat muda andal. Camat Ujung Pandang, Syahrial, dan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian I Dewa Gde Widya Darma resmi mengundurkan diri, meninggalkan kekosongan di dua posisi penting dalam struktur pemerintahan daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsun, mengungkapkan bahwa kekosongan kedua jabatan ini dapat berdampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat serta penguatan sektor ekonomi di Kota Makassar. “Kedua jabatan administrator ini sangat penting dalam rangkaian layanan, baik dari sisi masyarakat di sektor wilayah maupun dalam penguatan perekonomian di kelembagaan kesekretariatan Pemerintah Kota,” ujar Akhmad pada Kamis (12/9).
Kekosongan jabatan camat akan mempengaruhi berbagai program dan kebijakan yang langsung berhubungan dengan masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang. Tanpa adanya pimpinan yang jelas, kegiatan pelayanan publik seperti pengurusan dokumen, pembangunan infrastruktur, dan penanganan masalah sosial dapat terhambat. Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang mengandalkan layanan dari kecamatan tersebut.
Sementara itu, kekosongan di posisi Kabag Perekonomian juga tidak kalah penting. Jabatan ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan ketidakhadiran pejabat di posisi ini, Pemkot Makassar bisa kehilangan momentum dalam pelaksanaan program-program ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Akhmad Namsun menambahkan bahwa pihaknya sedang memproses pengisian kedua jabatan tersebut. “Kami sedang melakukan evaluasi dan pertimbangan untuk segera mengisi kekosongan ini. Proses ini penting untuk memastikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Sementara itu, di kalangan masyarakat, berita mengenai pengunduran diri kedua pejabat ini menciptakan berbagai reaksi. Sebagian warga merasa khawatir dengan dampak kekosongan tersebut, terutama mengenai pelayanan publik yang mungkin akan terhambat. “Kami berharap ada pengganti yang cepat dan mampu melanjutkan program-program yang sudah ada, agar tidak ada kekosongan pelayanan,” ungkap salah satu warga Ujung Pandang.
Pemkot Makassar berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan tetap berjalan meskipun dalam masa transisi ini. Pengisian jabatan yang cepat dan tepat akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada, sekaligus memastikan bahwa visi dan misi pemerintah daerah tetap dapat tercapai.
Dengan adanya situasi ini, masyarakat diharapkan dapat tetap bersabar dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam proses pengisian jabatan yang kosong. Selanjutnya, Pemkot Makassar diharapkan dapat segera mengumumkan pengganti yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dan memperkuat perekonomian di daerah.(*)
