Sekretaris Bapenda Makassar Hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Kota Makassar Hingga Triwulan III 2024

oleh -294 views

Makassar – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar bersama Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Bapenda turut menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar pada 1 Oktober 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Jl. Ahmad Yani.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) ini fokus membahas perkembangan pelaksanaan APBD Kota Makassar hingga Triwulan III tahun 2024. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Para peserta rapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres program dan kegiatan, termasuk tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Diskusi yang berlangsung di ruang rapat menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar-OPD untuk menemukan solusi terhadap kendala yang ada agar target-target APBD dapat tercapai sesuai rencana pada akhir tahun 2024.

Sekretaris Bapenda Kota Makassar menyampaikan bahwa monitoring ini sangat penting untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tetap pada jalurnya dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Rapat evaluasi ini memberikan kami kesempatan untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program. Dengan begitu, kita bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat agar target APBD bisa tercapai, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Sekretaris Bapenda di sela-sela rapat.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas strategi untuk mengoptimalkan belanja daerah pada triwulan terakhir, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)