EMPAT LAWANG, SUMATERA SELATAN — Lembaga Swadaya Masyarakat Celebes Corruption Watch (LSM CCW) menyoroti belum diselesaikannya sejumlah kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan Proyek Sekolah Rakyat Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Waskita Karya–MKI KSO.
Hingga 5 November 2026, berdasarkan informasi yang diterima CCW, masih terdapat tunggakan gaji personel lapangan MKI untuk bulan September 2026 serta kewajiban pembayaran kepada vendor penyedia rental alat berat dan peralatan pendukung proyek yang belum diselesaikan.
CCW menilai persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait, mengingat menyangkut hak pekerja dan kewajiban pembayaran kepada pihak yang telah mendukung pelaksanaan pekerjaan.
CCW menegaskan bahwa personel lapangan yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berhak memperoleh pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Begitu pula dengan vendor rental alat yang telah menyediakan peralatan untuk menunjang pelaksanaan proyek, yang perlu mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran.
Menurut CCW, ketidakjelasan pembayaran yang terus berlarut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengganggu hubungan kerja maupun kelangsungan pelaksanaan proyek.
Ketua Harian LSM CCW’Zhul’ mendesak Waskita Karya–MKI KSO agar segera memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran, termasuk kepastian waktu penyelesaian seluruh kewajiban yang masih tertunggak.
Zhul juga meminta agar pihak pelaksana menyampaikan jadwal pembayaran secara tertulis kepada personel dan vendor, sehingga tidak terjadi ketidakpastian yang berlarut-larut.
Selain mendesak pihak pelaksana, CCW meminta PUPR Strategis Sumatera Selatan untuk turut melakukan koordinasi dan pengawalan penyelesaian persoalan ini sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
CCW menilai diperlukan langkah konkret agar persoalan pembayaran tidak terus berlarut dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
kami menegaskan bahwa tuntutan penyelesaian pembayaran bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.
Atas dasar itu, CCW menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Waskita Karya–MKI KSO segera membayarkan seluruh gaji personel lapangan MKI yang tertunggak untuk September 2026.
2. Segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada vendor rental alat berat dan peralatan pendukung proyek.
3. Memberikan kepastian jadwal pembayaran secara tertulis kepada seluruh pihak yang terdampak.
4. PUPR Strategis Sumatera Selatan segera melakukan koordinasi dan pengawalan penyelesaian persoalan tersebut.
kami menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga terdapat kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran kepada personel dan vendor.
Juga membuka ruang bagi Waskita Karya–MKI KSO maupun PUPR Strategis Sumatera Selatan untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi mengenai kondisi pembayaran serta langkah penyelesaian yang sedang atau akan dilakukan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan disampaikan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
LSM CCW menegaskan: hak personel harus dibayarkan, kewajiban kepada vendor harus diselesaikan, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan proyek harus mendapatkan kepastian atas haknya.(**)
