MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kepala OPD harus mengetahui secara utuh program yang dipimpinnya, bukan hanya menerima dokumen yang telah disiapkan bagian perencanaan kemudian memberikan tanda tangan. LayananPemda
“Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).
“Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun,” tambah Appi.
Munafri meminta kepala OPD terlibat langsung sejak tahap perencanaan, memastikan setiap program yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) benar-benar siap dilaksanakan.
Serta memiliki dokumen pendukung, realistis dari sisi target, serta mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat merespon serapan anggaran renda pada rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar.
“Masalah utama, pada tahap perencanaan ini selalu menjadi basic dari segalanya,” tegas Munafri, dikonfirmasi ulang.
Menurut Appi, persoalan rendahnya serapan anggaran tidak selalu bermula ketika proses belanja sudah berjalan.
Justru, banyak masalah sudah muncul sejak tahap paling awal, yakni ketika perencanaan disusun tanpa memperhitungkan kesiapan eksekusi.
“Dengan pola ini, serapan anggaran diharapkan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.(*)
