Makassar, — Pada Rabu, 28 Agustus 2024, Ruang Rapat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menjadi saksi berlangsungnya rapat penting antara Bapenda dan Tim Asian Development Bank (ADB). Rapat ini berfokus pada evaluasi pendapatan daerah Kota Makassar untuk tahun 2023 dan 2024, serta membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah ke depan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran vital dalam pengelolaan pendapatan daerah, antara lain Sekretaris Bapenda, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala UPT PBB, Kepala UPT BPHTB, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kolaborasi yang sinergis untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Bapenda menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga internasional seperti ADB dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. “Kita perlu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan. ADB memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat kita ambil sebagai referensi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Rapat ini difokuskan pada evaluasi kinerja pendapatan daerah Kota Makassar, dengan memeriksa data dan tren pendapatan dari tahun 2023 serta proyeksi untuk tahun 2024. Tim ADB, yang terdiri dari para ahli di bidang ekonomi dan keuangan, memberikan masukan berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan oleh Bapenda.
Salah satu fokus utama diskusi adalah mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru serta cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, “Kita perlu melakukan pemetaan potensi pajak yang ada, termasuk pajak yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pengumpulan saat ini. Ini merupakan langkah penting untuk memaksimalkan pendapatan daerah.”
Dalam sesi diskusi, Tim ADB memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh Bapenda untuk mencapai target pendapatan yang lebih baik. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem pengumpulan pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan.
“Dengan menerapkan teknologi informasi, kita dapat mempercepat proses pengumpulan pajak dan meningkatkan akurasi data. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan kita,” tambah Kepala UPT PBB dalam rapat tersebut.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen dari semua pihak untuk meneruskan kerja sama yang telah terjalin dan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan diimplementasikan secara efektif. Sekretaris Bapenda menegaskan, “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan rekomendasi ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga dilaksanakan demi kemajuan ekonomi Kota Makassar.”
Dengan adanya kolaborasi antara Bapenda dan ADB, diharapkan Kota Makassar dapat mengoptimalkan potensi pendapatannya dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan bahwa Kota Makassar dapat mengelola sumber daya keuangannya dengan lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan dan bimbingan dari ADB, Bapenda berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis yang akan membawa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Melalui rapat ini, Bapenda Makassar tidak hanya berusaha untuk memperbaiki angka pendapatan, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan sistem pengelolaan pajak yang transparan, adil, dan akuntabel, demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar dan lebih baik untuk semua warga Makassar.(*)
