MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan memeiliki wewenang untuk mengawasi, sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
Dalam menyebarluaskan materi anti korupsi. KPK mengajak dukungan Pemerintah kota Makassar untuk ikut berpartisipasi dalam kampnaye pencegahan tersebut.
Hal ini berlangsung di ruangan Sipakatau, Balai kota Lt 2. Kantor Wali kota Makassar, 1 April 2022.
“Kami siap melaksanakan seluruh saran dan masukan dari pihak KPK, dan bapak Wali kota. Guna mendukung kampanye anti korupsi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, Senin (4/4/2022).
Selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Makassar juga turut hadir beserta sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemkot Makassar.
Wali kota Danny menjelaskan saat Ini, dirinya baru mau lagi mengadakan resetting, namun persoalannya lagi, ada pemeriksaan BPK
“Nah kalau ditinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan itu karena mau diganti, nah itu semua yang jadi kendala,” bebernya.
Olehnya itu Danny bersama pihak Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini bersama dengan BPK.
“Saya punya misi visi bahwa pemerintahan yang bebas indikasi korupsi dan itu ada tiga yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat, jujur LHKPN, bebas temuan BPK dan temuan dari inspektorat,” tutupnya. (*)
