MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggandeng 67 sekolah swasta untuk membantu menampung lulusan sekolah dasar yang belum memperoleh kursi di sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya jumlah calon peserta didik, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan daya tampung sekolah negeri maupun kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan kehadiran sekolah swasta merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.
“Solusi yang diberikan tahun ini adalah keikutsertaan sekolah swasta untuk mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang patut kita apresiasi,” ujar Achi, Jumat (26/6/2026).
Sebanyak 67 sekolah swasta telah menyatakan kesiapan menyediakan kuota bagi calon peserta didik sebagai bagian dari kemitraan bersama Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh yayasan dan pengelola sekolah swasta yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan SPMB tahun ini.
Kolaborasi tersebut mendapat respons positif dari Pemerhati Kebijakan Publik, Muh. Zhulfikar. Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk inovasi dalam menjawab tantangan keterbatasan daya tampung sekolah negeri tanpa mengurangi hak anak untuk memperoleh pendidikan.
“Saya melihat kebijakan ini sebagai langkah yang positif dan patut diapresiasi. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya berfokus pada persoalan keterbatasan kuota sekolah negeri, tetapi juga membangun kolaborasi dengan sekolah swasta agar seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan,” katanya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kemitraan seperti ini mencerminkan semangat gotong royong dalam dunia pendidikan. Ketika pemerintah dan sekolah swasta dapat berkolaborasi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para peserta didik,” tambahnya.
Menurut Zhulfikar, keberhasilan program tersebut nantinya akan semakin optimal apabila dibarengi dengan keterbukaan informasi mengenai mekanisme penerimaan, kuota sekolah, serta pelayanan yang diterima peserta didik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami proses pelaksanaan program secara utuh dan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga berharap pola kemitraan tersebut dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di Kota Makassar.
Melalui pelaksanaan SPMB 2026, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Program kemitraan dengan sekolah swasta ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun sektor pendidikan yang lebih maju. “Yana”
