Makassar – Buruknya infrastruktu dan tata kelola pasar menjadi sorotan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Kota Makassar bersama PD Pasar Makassar Raya, pada Selasa (25/3/2025).

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, dengan menghadirkan jajaran Direksi PD Pasar.

Menurut Ismail, buruknya infrastruktur dan tata kelola pasar menjadi penilaian yang jauh dari standar kota yang bercita-cita menjadi kota dunia.

“Permasalahan ini sudah lama dibiarkan, terutama di Pasar Sentral. Kondisinya sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan,” ujar Ismail dalam keterangannya, yang dilansir dari Inikata.co.id.

Ia juga menyayangkan kontradiksi antara visi besar Kota Makassar dan kondisi di lapangan.

“Katanya menuju kota dunia, tapi infrastruktur pasarnya sangat semrawut dan tidak sesuai harapan,” tambahnya.

Salah satu masalah besar yang diangkat adalah penambahan jumlah kios di Pasar Sentral yang tidak terisi. Dari 900 kios yang tersedia, hanya 200 yang digunakan pedagang.

Sementara itu, banyak pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar, yang justru menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan.

“Kita lihat, 700 kios kosong. Ini sangat merugikan pemerintah dan pedagang. PD Pasar harus lebih fokus dalam pengelolaan ini,” kata politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar, Syamsul Bahri, mengungkapkan tantangan yang dihadapi lembaganya.

Ia mengibaratkan kondisi PD Pasar sebagai “ayam mati di lumbung padi” akibat peran mereka yang semakin terpinggirkan setelah adanya pengambilalihan oleh PT Melati.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya preventif, baik internal maupun eksternal. Namun, pengelolaan di Pasar Sentral masih perlu banyak perbaikan,” jelas Syamsul.

Komisi B DPRD Makassar berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini demi memaksimalkan potensi Pasar Sentral sebagai salah satu aset penting Kota Makassar.(**)