Makassar, — Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Fuad Arfandi, menghadiri Rapat Koordinasi Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar. Acara ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk membahas kesiapan teknis dan strategis dalam menghadapi implementasi Opsen Pajak Daerah yang dijadwalkan akan berlaku pada tahun 2025.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta para pelaku usaha di bidang perpajakan. Fokus utama dari pertemuan ini adalah merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mempersiapkan penerapan Opsen Pajak Daerah, yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Opsen Pajak Daerah atau opsi pengenaan pajak tambahan atas pajak-pajak tertentu yang diterapkan di daerah, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa penerapan Opsen Pajak merupakan bagian dari reformasi kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kesiapan teknis dan strategis dari setiap pemerintah daerah menjadi kunci utama agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Sekretaris Bapenda Makassar, Fuad Arfandi, menekankan bahwa Kota Makassar telah berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan Opsen Pajak Daerah. Menurutnya, kesiapan Kota Makassar tidak hanya dilihat dari aspek teknis, seperti infrastruktur sistem perpajakan, tetapi juga kesiapan dari segi sumber daya manusia dan perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa implementasi Opsen Pajak di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan kota,” ungkap Fuad.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para peserta juga mendiskusikan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan provinsi, serta dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perpajakan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi kebijakan di semua tingkatan pemerintahan, sehingga penerapan Opsen Pajak Daerah dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Sekretaris Bapenda Makassar menyatakan bahwa salah satu kunci sukses implementasi Opsen Pajak Daerah adalah pemahaman yang baik oleh semua pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, Bapenda Makassar akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan ini agar semua pihak siap menghadapi penyesuaian yang akan terjadi. “Kami tidak hanya akan berfokus pada aspek penerimaan pajak, tetapi juga akan berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dari Opsen Pajak ini bagi pembangunan daerah,” tambah Fuad.
Selain itu, aspek teknologi informasi juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut. Peningkatan sistem informasi pajak yang terintegrasi dinilai akan mempermudah pelaksanaan Opsen Pajak Daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Kota Makassar, melalui Bapenda, telah berupaya untuk mengembangkan sistem pajak berbasis digital yang lebih modern dan efisien. Dengan begitu, diharapkan semua transaksi dan pelaporan perpajakan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.
Implementasi Opsen Pajak Daerah ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Makassar. Pendapatan asli daerah yang meningkat melalui kebijakan ini akan menjadi sumber pembiayaan yang penting untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan bahwa reformasi perpajakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap daerah dapat memaksimalkan potensi pendapatannya untuk membiayai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. “Penerapan Opsen Pajak Daerah ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya,” ujar Gubernur.
Sekretaris Bapenda Makassar juga menambahkan bahwa peningkatan PAD melalui Opsen Pajak Daerah akan memberikan Kota Makassar fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola anggarannya. Dengan adanya tambahan pendapatan, pemerintah kota dapat melaksanakan lebih banyak program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pengembangan sektor ekonomi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, Bapenda Makassar akan segera menyusun rencana aksi yang mencakup langkah-langkah teknis dan strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan Opsen Pajak Daerah di Kota Makassar. Rencana ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas-dinas terkait, pelaku usaha, serta masyarakat umum, untuk memastikan kesiapan semua elemen yang akan terlibat dalam proses ini.
Bapenda juga akan melakukan pendampingan kepada unit-unit kerja di bawahnya dalam mempersiapkan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop juga akan menjadi bagian dari rencana persiapan ini, guna memastikan bahwa semua pegawai yang terlibat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola perubahan kebijakan pajak ini.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan implementasi Opsen Pajak Daerah pada tahun 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Kota Makassar. Bapenda Makassar optimis bahwa dengan persiapan yang matang, Kota Makassar akan mampu menghadapi tantangan ini dan mengambil manfaat maksimal dari kebijakan baru ini untuk kemajuan daerah.(*)
