MAKASSAR, pinisi.co — Warga kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut secara gratis.
Bukan lagi sekadar wacana atau janji kampanye, melalui pengoperasian “KM Banawa Nusantara 27” yang akrab disebut sebagai “Pete-pete Laut”.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan soft launching langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan peluncuran Pete-pete Laut merupakan salah satu program penting karena menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Sangkarrang.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri, saat peresmian kapal jenis kayu itu, di dermaga Pulau Barrang Lompo.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 Wita, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan bahwa layanan Pete-pete Laut diberikan secara gratis Layani rute antar jemput masyarakat di pulau.
Menurutnya, transportasi ini bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan fasilitas publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh warga kepulauan.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” sambung Appi.
Menurutnya, kehadiran moda transportasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dengan daratan.
Selama ini, akses transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pulau, mulai dari pelajar yang harus menempuh perjalanan ke sekolah, guru yang bertugas di wilayah kepulauan, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada warga.
Kini, melalui layanan transportasi laut yang beroperasi secara terjadwal dan tanpa biaya, mobilitas masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Program ini sekaligus menjadi solusi nyata untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya yang selama ini terkendala faktor transportasi.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelas Appi.
Pengoperasian Pete-pete Laut menjadi simbol pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk gugusan kepulauan.
Program ini juga merupakan bagian dari realisasi janji politik Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, saat Pilkada 2024, yang menempatkan masyarakat kepulauan sebagai bagian penting dari pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan beroperasinya “KM Banawa Nusantara 27”, warga kepulauan tidak lagi hanya mendengar rencana atau menunggu janji.
Warga Kepulauan, kini menyaksikan dan merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
Dengan bukti tersebut, Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan moda transportasi laut yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang secara lebih teratur dan terjadwal.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tuturnya.
“Pulau-pulau disini, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, satu armada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.
Karena itu, pemerintah akan menghitung kebutuhan operasional dan skema pengembangan layanan agar program ini dapat terus berlanjut dengan menghadirkan sekitar dua sampai tiga kapal nantinya.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan pelayaran, apalagi mengangkut penumpang kisaran 30 orang.
Politisi Golkar itu, meminta Dinas Perhubungan memastikan seluruh standar keamanan dan pelayanan dipenuhi secara maksimal.
Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengoperasian Pete-pete Laut.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai, serta tidak boleh overload,” imbuh Munafri.
Ketua IKA FH Unhas itu juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung (life jacket), serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama perjalanan.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesan Wali Kota.
Munafri menekankan bahwa operasional Pete-pete Laut harus memenuhi prinsip keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesetaraan, dan kemudahan sebagai bagian dari standar pelayanan minimal transportasi publik.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Sangkarrang untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dihadirkan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Saya berharap masyarakat bersama-sama menjaga Pete-pete Laut ini. Ini adalah milik kita semua, milik warga pulau yang difasilitasi pemerintah untuk menjadi sarana transportasi antar pulau,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, memaparkan secara rinci kesiapan armada, sumber daya manusia, hingga skema operasional kapal yang akan melayani masyarakat kepulauan.
Rheza menjelaskan, kapal yang digunakan dalam program Pete-pete Laut merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.
Dari sisi keselamatan pelayaran, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Dikatakan, seluruhnya telah memiliki sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), dan Security Awareness Training yang merupakan persyaratan wajib bagi pelaut sesuai standar keselamatan maritim internasional.
Ia menambahkan, seluruh awak kapal berstatus tenaga kerja yang terikat melalui perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Rheza juga mengungkapkan bahwa operasional Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran khusus yang baru dialokasikan pemerintah.
Program ini dijalankan dengan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang selama ini telah tersedia.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” katanya.
Untuk mendukung operasional kapal selama satu tahun, Dishub mengalokasikan anggaran bahan bakar. Sementara untuk pemeliharaan kapal, termasuk perbaikan mesin dan fisik kapal, dialokasikan anggaran pada tahun 2026.
Selain itu, Dishub juga menganggarkan belanja jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
Terkait pola pelayanan, Pete-pete Laut direncanakan mulai beroperasi secara rutin satu kali setiap pekan, tepatnya setiap hari Senin.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo, melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan melanjutkan perjalanan ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang lompo.
“Ini merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat. Rute tersebut dipilih karena selama ini menjadi wilayah yang masih sangat terbatas akses transportasi umumnya,” jelas Rheza.
Program Pete-pete Laut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelajar, serta masyarakat umum yang tinggal di wilayah Kepulauan Sangkarrang.
Yang menarik, layanan ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Banyak yang bertanya berapa biaya tiketnya. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, insya Allah layanan ini gratis untuk masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rheza juga menekankan tantangan infrastruktur yang masih dihadapi sejumlah pulau tujuan selama kapal kayu tersebut menuju pulau dengan membawa penumpang.
Dari empat pulau yang akan dilayani, sebagian masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal berukuran besar belum dapat bersandar secara langsung.
Ia mencontohkan kondisi di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga, sehingga kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal-kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Melalui kehadiran Pete-pete Laut, Rheza berharap konektivitas antar pulau di wilayah Kepulauan Sangkarrang semakin baik, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat pulau.
“Karena program ini menjadi langkah awal Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan transportasi publik laut yang terintegrasi, aman, terjangkau, bagi warga di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” tukansya.
Pada kegiatan tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Seperti Kadis PU, Kaban BPKAD, Kadis Pendidikan, Kalak BPBD, Kabag Kesra, Kabag Protokol, serta Kadis Perdagangan, dan Kadis Kesehatan. (*)
